RIAUERA.com - Mantan Komandan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti menyebut, pemerintahan Prabowo Subianto sangat hati-hati menerapkan PPN 12 persen. Pemerintah juga membuat ruang bagi pihak-pihak untuk menyuarakan keberatannya terhadap kebijakan tersebut.
Menurut Haris, kebijakan PPN 12 persen sudah diputuskan sejak pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini juga disetujui oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Menurut pandangan saya Pemerintahan Prabowo tidak anti kritik. Pemerintahan Prabowo terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12 persen," kata Haris, Selasa (26/12/2024).
Haris menyakini Prabowo mendengarkan berbagai keluhan yang keluar dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti MUI, KWI, PGI, para intelektual dan ekonom. Masukan ini akan memperkuat langkah pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.
“Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat," imbuhnya.
Haris menuturkan, saat ini pemerintah menghadapi situasi geopolitik saling kunci antara negara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat melawan kubu Tiongkok dan Rusia.
Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang jadi mekanisme perdagangan global menjadi perdagangan antar blok atau poros geopolitik. Situasi saling kunci geopolitik tersebut yang membuat ekonomi global diramal suram di 2025.
Di dalam negeri, setiap pemerintahan pasti menghadapi kebijakan sulit dan terbatasnya pilihan kebijakan. Kadang pemerintah harus menempuh kebijakan tidak populer untuk memitigasi agar situasi geopolitik tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
"Terkait kebijakan PPN 12 persen ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, dalam penerapannya saya yakin pemerintahan Prabowo sangat penuh kehati hatian," ucapnya.
Sesuai masukan dari pimpinan DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, agar kebijakan penerapan PPN 12 persen jangan sampai makin memperburuk ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, penerapan PPN 12 persen diutamakan untuk komponen pajak barang mewah.
“Saya yakin pemerintahan Prabowo sangat hati-hati dalam membuat kategorisasi terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen. Sehingga daya beli ekonomi rakyat tidak terganggu," tutup aktivis gerakan mahasiswa 1998 itu.