PEKANBARU (RIAUERA) - Pejabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, harus profesional dalam pengelolaan sampah. Terlebih, Pemerintah (Pemko) Pekanbaru akan mencoba Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk wilayah yang di kelola DLHK, Ahad (22/9/2024).
Saat ini DLHK sedang mematangkan untuk untuk persiapan BLUD. Ia menambahkan, untuk pemilihan pihak ketiga atau swasta yang akan mengelola angkutan sampah zona 1 dan 2 harus dilakukan secara profesional dan benar-benar mampu mengatasi persoalan sampah di Pekanbaru.
"Terkait pelayanan sampah ini, kita rencana membuat BLUD. Saya mengimbau teman-teman di DLHK ini harus profesional," Kata Risnandar.
Risnandar menyebut, Pemko Pekanbaru akan mengambil langkah konkret dalam menangani masalah sampah.
Untuk zona satu dan dua dikelola oleh Pemko Pekanbaru menggunakan pihak ketiga. Kemudian zona tiga, yakni wilayah Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur akan dikelola oleh Pemko Pekanbaru melalui DLHK.
Ia menekankan kepada petugas DLHK jangan ada yang bermain mata dalam menjalankan tugas, serta pentingnya integritas di internal DLHK.
"Saya sudah meminta kepada Kapolresta untuk memastikan pemerintah berada di depan dalam menangani masalah ini, tanpa ada nya tekanan pihak manapun. Negara harus hadir dan kita tidak perlu takut dengan intimidasi dari kelompok tertentu," tegasnya.
Diketahui, dalam pembayaran retribusi sampah, Pemko Pekanbaru saudah menerapkan sistem non tunai. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran pendapatan daerah dan mencegah oknum yang meminta retribusi sampah secara tunai.