PEKANBARU, RIAUERA.com - Inflasi Provinsi Riau tercatat hanya 1,38 persen, menempatkannya pada posisi sepuluh terendah di antara provinsi lain di Indonesia.
Asisten II Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan mengatakan, angka tersebut menunjukkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang terkendali dibandingkan dengan wilayah lainnya. Saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual di seluruh Indonesia, di RCC Menara Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Senin (28/10/2024).
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat. Serta, diikuti oleh sejumlah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terhubung secara virtual.
"Pada prinsipnya, inflasi Provinsi Riau masih sangat terkendali, namun harus tetap kita awasi," kata Job Kurniawan.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir (Juli - September 2024), di mana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada bulan September 2024.
Meski hal ini menandakan inflasi di Provinsi Riau menurun, Job mengatakan, deflasi yang cukup dalam dapat merugikan produsen. Sebab, hasil produksi mereka akan dihargai dengan sangat rendah. Namun, inflasi yang berada di atas 3,5 persen dapat menyebabkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Karena itu, Job berharap inflasi di Riau bisa tetap terjaga hingga akhir tahun mendatang. Untuk itu, perlu kerja sama pemerintah, seluruh stakeholder, dan masyarakat dalam menjaga inflasi, khususnya di Provinsi Riau.
"Kita berharap bulan depan bisa lebih naik dari ini, targetnya 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita akan terus memantau, karena jangan sampai terlalu dalam deflasinya. Kita harus jaga agar harga ini dapat terkendali ke depannya, jadi produsen dan konsumennya senang, sehingga saat Nataru nanti harga bahan pokok ini dapat terkendali," tutupnya.
