.jpeg)
PEKANBARU, RIAUERA.com - Sekretariat Jendral (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional RI melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
KKDN yang berlangsung di ruang Melati Kantor Gubernur Riau pada Rabu 25 September berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan guna mewujudkan Indonesia bebas sampah dan bebas emisi tahun 2025.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkifli Syukur, Mayjen TNI DR Tri Yuniarto, S.AP, M.Si, M.TR. (HAN), Deputi Sistem Nasional Sebagai Penangung Jawab, Laksda TNI Arsyad Abdullah, Sahli Watannas RI Bidang Hankam Penasehat, Brigjen TNI Joko Setyo Putro, Bandep Urusan Lingpemneg, Ketua Pokja, Kol Laut (P) Arii Sasongko M.PM, M.M, GSC, Ph.D, Anajk Bidang Ketatalaksanaan danSarpras, Sekretaris, Anghota Pokja Drs Makmur A Sibiro M.Eng, Sc, Kol Inf Budijanto, Kol CZI Nurthjahjo Wibowo SE MM, Kol Inf Rio Akmal Syahbana SH M.I.P, AKBP Gun Haryadi, Ir Hadian Ananta Wasdhana S.IK, Wildayanti, Anjas Pamungkas S.Tr.T dan juga dihadiri Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Fahlevi.
Kegiatan dalam rangka Kunker Setjen Dewan Ketahanan Nasional RI terkait optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan guna mewujudkan Indonesia bebas sampah dan bebas emisi tahun 2025 saat itu dibuka dengan kata sambutan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur. Dan kemudian dilanjutkan sambutan oleh Sekjen diwakili Deputi Sistem Nasional sebagai penangung jAWAB, Mayjen TNI DR Tri Yuniarto S.AP, M.Si, M.TR. (HAN).
Dan dilanjutkan paparan materi mengenai optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan guna mewujudkan Indonesia bebas sampah dan bebas emisi 2050, oleh narasumber IR Hadian Ananta Wardhana CIS selaku narasumber Pokja.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan Indonesia bersih sampah pada Tahun 2025, melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah hingga 70 persen (Perpres No. 97 Tahun 2017). Pemerintah menargetkan Zero Waste, Zero Emission pada Tahun 2050.
Kinerja pengelolaan sampah nasional Tahun 2023 tercatat pengurangan sampah 13,79 persen dan penanganan sampah 48.68 persen, masih jauh dari target Indonesia bersih sampah. Hal ini juga terjadi di Provinsi Riau maupun kota Pekanbaru.
Maka dirasa perlu dilaksanakan kunker ke Provinsi Riau dan kota Pekanbaru bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan beserta inovasi-inovasi yang dihasilkan.
Adapun masalah atau persoalan, kapasitas pengelolaan sampah Pemerintah Daerah masih rendah. Kemudian, ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah masih tinggi, peran dan tanggungjawab produsen belum menjadi kewajiban. Serta penegakan hukum belum berjalan secara maksimal.
Usai paparan materi optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan guna mewujudkan Indonesia bebas sampah dan bebas emisi 2050, oleh narasumber IR Hadian Ananta Wardhana CIS selaku narasumber Pokja, dilanjutkan dengan paparan materi oleh narasumber expertise di Bidang Bank Sampah Indonesia, Winda Yanti.
Narasumber menyampaikan, hal yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan Bank Sampah untuk menjadi Sirkular Ekonomi, seperti Aspek kelembagaan, siapa yang akan jadi pengelola oleh pemerintah dengan memanfaatkan ada nya UPT, kemudian menggunakan pihak ke tiga berupa kerja sama, upgrade bank sampah, integritas bank sampah dengan TPS 3R atau pusat daur ulang atau TPST.
Kemudian Aspek Edukasi, investasi penanganan sampah berada di aspek edukasi yaitu sosial budaya, Aspek Hukum, Aspek Pendanaan, dan Teknologi, perlu adanya juga pendanaan untuk operasional, bagi perbaikan alat. Dan berikutnya pemasaran.
Dalam kegiatan juga diadakan sesi tanya jawab.
Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Fahlevi saat acara berlangsung juga memaparkan berbagai hal terkait optimalisasi pengelolaan sampah.
Selain itu, dirinya berharap, Tim KKDN Dewan Ketahanan Nasional RI dapat mendukung pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan pengelolaan persampahan diwilayah perkotaan.
"Kami harapkan Tim KKDN Dewan Ketahanan Nasional RI dapat memfasilitasi atau mensupport koordinasi pemerintah daerah dalam melakukan penyelesaian masalah pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan, dalam mewujudkan Indonesia bebas sampah dan bebas emisi 2025," harapnya.
Terakhir acara ditutup dengan penyerahan plakat serta foto bersama.
.jpeg)
.jpeg)
