.jpeg)
RIAUERA.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah adanya intervensi dari aparat Kepolisian terkait proses rekapitulasi suara di KPU Provinsi Papua Tengah. KPU RI mengklaim, aparat Kepolisian justru membantu pengamanan dalam proses rekapitulasi suara di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik menyusul dugaan adanya intervensi dan keributan dalam proses rekapitulasi di KPU Provinsi Papua Tengah.
"Informasi yang kami peroleh dari KPU Papua Tengah, isu tersebut tidak ada. Justru kami berterima kasih kepada Polri yang telah melakukan pengamanan ekstra atas pelaksanaan rekapitulasi di wilayah Papua Tengah," kata Idham Holik kepada JawaPos.com, Minggu (15/12).
Idham memastikan, keamanan dalam proses tahapan Pilkada Serentak 2024 menjadi yang paling utama. Hal itu diharapkan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik.
"Keamanan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada hal yang paling utama untuk memastikan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada terimplementasi dengan baik," tegas Idham.
DPP PDI Perjuangan sebelumnya menduga aparat Kepolisian melakukan intervensi terhadap rekapitulasi tingkat distrik se-Kabupaten Paniai oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai. Sebab, dalam video yang beredar anggota Polri masuk ke dalam ruang persidangan dan mengganggu pleno rekapitulasi perhitungan tersebut.
"Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) malam.
"Sehingga kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera, dan juga Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, dan juga Kabagops Polres Paniai AKP. Hendry Joedo
Manurung," sambungnya.
,
Ronny menyampaikan, kepolisian setempat telah melakukan kriminalisasi terhadap Ketua KPUD Paniai. Informasi ini didapatkannya dari laporan masyarakat yang ada di Paniai.
"Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media," jelas Ronny.
Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Deddy Sitorus mengatakan, rekaman video yang didapat menunjukkan bahwa aparat kepolisian dengan gamblang melakukan intervensi.
"Kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, terutama agar meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah, di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita," pungkas Deddy.
.jpeg)
.jpeg)